Reformasi Usia Pensiun Prancis: Buruh Jadi Pemikul Beban Defisit Anggaran

    No Comments

    Pada tanggal 10 Januari 2023, Presiden dan Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Maucron dan Elisabeth Borne mengucapkan rencana untuk mereformasi usia pensiun masyarakat Prancis dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Pemerintah Prancis berpendapat dengan menunda usia pensiun selama 2 tahun, defisit anggaran negara bet 10 dapat berkurang. Menurut penghitungan Kementerian Daya Kerja Prancis, kontribusi pensiunan tahunan dapat meningkat sebesar kurang lebih 17 miliar Euro.

    Tapi, agenda ini mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat Prancis. Masyarakat yang didominasi oleh serikat pekerja hal yang demikian merasa keberatan sekiranya sepatutnya bekerja lebih lama, karena kecakapan jasmani dan mental yang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, mereka menolak sekiranya upaya untuk mengurangi pengeluaran negara hanya dibebankan kepada serikat pekerja. Mereka ingin, pemerintah juga menargetkan para pemilik usaha atau masyarakat ekonomi kelas atas dengan menaikkan pajak-pajak usaha.

    Sebelumnya, reformasi usia pensiun merupakan RUU rutin yang terjadi di Prancis. Pada tahun 2010, Nicolas Sarkozy pernah membuat rencana perombakan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun yang juga memperoleh protes dari serikat pekerja Prancis. Tapi, pada alhasil RUU hal yang demikian tetap disahkan. Kekerabatan ini kemudian menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah Prancis tetap mengesahkan RUU konservatif di masa lalu dan kembali mengulang agenda hal yang demikian lagi pada tahun 2023?

    Palupi Anggraheni, S.IP, M.A. seorang dosen Mengapa Internasional Universitas Diponegoro, mengucapkan pendapatnya mengenai hal ini. “Via masyarakat gak mau tetapi, dilanjutin? Salah satu data yang saya peroleh di sini (merupakan) karena negara pengen mengurangi defisit negaranya.”

    Keadaan data hal yang demikian, Palupi menyimpulkan walaupun reformasi usia pensiun ditolak oleh masyarakat, RUU ini sepatutnya tetap berjalan.

    “Mungkin ada metode lain (untuk mengurangi defisit anggaran), tetapi reformasi usia pensiun dipikir sebagai langkah yang paling mudah bagi Prancis daripada memotong anggaran pertahanan atau (memotong) expense gaji PNS atau mengurangi pengeluaran iuran di dana Uni Eropa,” jelasnya pada LPM OPINI (2/5/2023)

    Memberitakannya Prancis

    Protes masyarakat terhadap agenda reformasi usia pensiun tercetus melalui unjuk rasa serikat-serikat pekerja di jalur-jalur Prancis. Awam dari antaranews, Konfederasi Buruh Kecuali mengucapkan bahwa jumlah demonstran pada aksi 7 Maret 2023 mencapai angka 3,5 juta orang, dengan 700.000 orang yang berdemo di ibukota negara, Paris–mengalahkan jumlah polisi yang bertugas, ialah 81.000 personel.

    Selain seruan penolakan, serikat pekerja juga melaksanakan mogok kerja secara massal slot garansi sebagai simbol melawan kebijakan pemerintah. Aksi mogok kerja yang diikuti oleh berbagai macam bidang pekerjaan berlangsung di kota-kota Prancis.

    Dalam aksi demo hal yang demikian, petugas kebersihan juga menjadi salah satu peserta yang disorot. Pasalnya, karena mereka meninggalkan pekerjaannya, pemandangan berupa gunung sampah bahkan muncul di jalur-jalur Prancis. Usia, sampai pada tanggal 17 Maret 2023, jumlah sampah yang tersebar di jalur Prancis diperkirakan mencapai 10.000 ton. Jumlah besar ini juga dihasilkan oleh massa yang hadir pada aksi protes.

    Masih memberitakannya dari antaranews, angka yang mengkhawatirkan ini membuat Kepolisian Paris meminta petugas kebersihan untuk memindahkan sebagian sampah serta melaksanakan kembali layanan pengambilan sampah dan akan memberlakukan denda sebesar 10.000 Euro ditambah enam bulan hukuman penjara bagi para petugas kebersihan.

    Relevansi Reformasi Sebagian Pensiun dalam Mengurangi Situasi Padahal Negara

    Reformasi usia pensiun pada negara dengan demografi piramida terbalik dirasa kurang relevan akibat masyarakat usia tidak produktif yang diharuskan untuk mengangkat beban dari pengeluaran negara.

    Palupi juga mengaitkan protes masyarakat Prancis dengan imbas fenomena ageisme atau pelabelan sebuah prasangka bagi beberapa golongan umur.

    “Populasi masyarakatnya (Prancis) lebih banyak yang lansia dan mereka juga membutuhkan pendanaan, alhasil mau tidak mau dilimpahkan ke masyarakat yang secara usia hakekatnya tidak produktif,” ujar Palupi.

    Kejadian ini juga diperburuk dengan pemerintah yang menyasar masyarakat sipil atau kelas pekerja. Pemerintah tidak bisa dengan mudah menaikkan pajak pengusaha atau perusahaan besar dengan alasan kekuasaan yang dimiliki, sehingga serikat pekerja atau mereka yang tidak mempunyai kekuasaan menjadi target yang lebih mudah.

    Terakhir, Palupi juga membicarakan seputar social welfare system, ialah metode ekonomi suatu negara dimana pemerintah menyediakan pelayanan demi mendorong kesejahteraan masyarakatnya. telah memiliki layanan di berbagai bidang seperti kesehatan dan persalinan, Prancis diharapkan seketika meningkatkan kualitas social welfare system.

    “Peningkatan usia pensiun, sekiranya tidak diimbangi dengan social welfare system slot bet 200 yang bagus, tidak memengaruhi apa-apa, justru memberatkan warga yang secara jasmani tidak produktif. Instead of peningkatan usia pensiun, sepatutnya mereka (pemerintah Prancis) memikirkan social welfare system yang baik,” tutup Palupi.

    Categories: Uncategorized

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *